Perkembangan Gerakan Islam di Negara Sekular

Perkembangan Gerakan Islam di Negara SekularDewasa ini, Islam dengan jumlah penganut mencapai satu setengah
milyar orang merupakan agama terbesar dunia. Tingkat perkembangannya juga relatif sangat pesat dibanding dengan
agama lainnya, karena ajaran-ajarannya yang hidup dan kokoh serta dapat menjawab tuntutan masyarakat modern.
Kini, pemeluk agama Islam di Barat juga mengalami perkembangan yang pesat meski suasana dan propaganda media
di Barat gencar menebar sentimen anti-agama khususnya Islam. Di tengah kondisi ini, gerakan Islam di Turki
mempunyai kondisi yang unik. Di satu sisi, negara yang berpenduduk 98 persen muslim itu merupakan pewaris
imperium Utsmani.

Namun di sisi lain, lebih dari 80 tahun negara ini dikuasai pemerintahan sekular. Sebab itu sangat
menarik sekali untuk mengkaji perkembangan gerakan Islam di negara sekular ini. Kemenangan gemilang Partai Islam
(Partai Keadilan) dalam pemilu Parlemen terbaru juga menarik diulas.
Satu abad lalu, kota Istanbul merupakan pusat pemerintahan imperium Utsmani, tetapi mengingat jangkauan yang
berada di bawah kekuasaannya sangat luas meliputi sebagian besar kawasan di Timur Tengah dan Eropa, kekuatan
imperium Utsmani melemah. Apalagi pemerintahan imperium Utsmani harus menghadapi berbagai peperangan dan
persaingan khususnya dengan negara-negara Eropa. Pada Perang Dunia Pertama, imperium Utsmani kalah di medan
pertempuran menyusul kekalahan sekutunya yaitu Jerman. Kekalahan tersebut, membuat emperium Utsmani terpecah
menjadi beberapa negara kecil, dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan imperium Utsmani yang telah
belangsung selama 623 tahun. Kelompok Nasionalis Westernis di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasha, atau yang
disebut Ataturk berhasil mengambil alih kekuasaan dan pada tahun 1923 terbentuklah Republik Turki yang beraliran
sistem pemerintahan sekular Barat. Ataturk selama hidupnya berusaha menghapus warna Islam dari kehidupan rakyat
Turki dengan mengganti tulisan Arab menjadi Latin dan melarang pemakaian jilbab serta menghapus sekolah-sekolah
agama.
Pengganti Ataturk berusaha mempertahankan struktur pemerintahan sekular itu khususnya di bidang militer Islam. Oleh
sebab itu, mereka langsung beraksi ketika warga maupun sebagian pejabat membela Islam dan tidak memperdulikan
sekularisme. Tetapi Mustafa Kemal Pasha dan penerusnya di Turki melakukan kesalahan fatal yang hingga kini
membuat mereka menghadapi krisis legalitas.
Kesalahan tersebut adalah membentuk pemerintahan sekular di negara yang ajaran Islam telah menyatu dengan
kehidupan masyarakatnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menjiplak sistem yang berlaku di Eropa. Sementara di Eropa
sendiri, awal pembentukan pemerintahan sekular adalah dalam rangka menentang kekuasaan gereja yang dinilai
menistakan kebebasan berpendapat, keadilan, dan hak asasi manusia. Adapun Islam adalah agama kebebasan,
keadilan, persaudaraan, dan perdamaian, yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Kelompok sekular Turki
melanjutkan politk anti Islam ketika sejumlah pemikir Barat mengakui bahwa penghapusan agama dari kehidupan sosia
di Barat adalah sebuah kekeliruan yang sangat destruktif. Hal ini dibenarkan dengan fakta kecenderungan beragama
yang semakin meningkat di Barat.
Ataturk dan para kroninya tidak memperhatikan bahwa Islam telah menyatu dengan kehidupan masyarakat dan
mempengaruhi budaya dan corak kehidupan mereka. Oleh sebab itu, undang-undang supresif pemerintah tidak akan
dapat mengubah kepercayaan masyarakat Turki. Pemerintah Turki tidak mengijinkan warganya untuk menjalankan
sejumlah kewajiban agama mereka dengan melarang perempuan dan siswi memakai hijab di lingkungan kantor,
sekolah, dan universitas. Hal itu dinilai sangat menghambat aktivitas sosial dan studi kaum hawa padahal slogan
pemerintah adalah kebebasan dan demokrasi. Contoh lain adala kudeta militer tahun 1960, 1971, dan 1980. Militer
sebagai lembaga pelindung pemerintahan warisan Ataturk, menumpas seluruh gerakan Islam. Hal itu menimpa PM
Najmuddin Arbekan dari Kelompok Islam yang dikudeta pada tahun 1997 dan dipenjara. Tidak hanya itu, partainya yaitu
Partai Kesejahteraan dibubarkan.
Meski demikian, perkembangan gerakan Islam di Turki terus berlanjut meski banyaknya tekanan dari pihak militer,
pemerintah, dan partai-partai sekular. Tidak diragukan lagi bahwa elemen penting di balik kenyataan ini adalah kriteria
agama Islam yang selaras dengan fitrah manusia yang tidak akan sirna dengan ancaman dan represi. Iman akan
senantiasi terjaga di hati setiap mukmin dan suatu saat akan menjadi kenyataan. Adapun unsur eksternal yang
mempercepat proses perkembangan gerakan Islam di dunia termasuk Turki adalah Revolusi Islam Iran tahun 1979.
Revolusi ini mengangkat kembali nilai-nilai dan citra Islam di dunia. Sejumlah analis berpendapat bahwa kudeta militer
yang dilakukan Kepala Staf Militer Turki, Kan'an Oren, pada tahun 1980, adalah dalam rangka membendung gelombang
revolusi Iran. Selain itu, kekecewaan warga terhadap partai dan pemerintahan sekular di sektor ekonomi, sosial, dan
budaya, serta kebrobrokan para politisi sekular, membuat rakyat cenderung memilih partai-partai berbasis Islam.
Unsur lain yang membangkitan kesadaran Islam di dunia termasuk di Turki adalah propaganda media massa Barat atas
Islam. Kenyataannya, politik anti-Islam oleh Amerika dan Barat mengacu pada pengaitan Islam dan muslimin dengan
kekerasan dan irasionalisme. Tidak seperti yang mereka harapkan, propaganda tersebut tidak membuat Islam lemah,
justeru membangkitkan gelora umat Islam untuk mempertahankan kepercayaan mereka. Terkait hal ini, kelompok Islam
Turki tampil aktif, sehingga dalam beberapa tahun ini muslim Turki selalu beraksi ketika terjadi pelecehan terhadap nilainilai
Islam. Di antaranya demonstrasi masif di Turki dalam mereaksi pemublikasian karikatur biadab yang menistakan
kesucian Nabi Muhammad saww serta protes terhadap kunjungan Paulus ke Turki pada November tahun lalu.
Politik anti-Islam AS, campur tangan Wasington dalam urusan dalam negeri Turki, dukungan atas politik tidak demokratis
militer, serta invasi AS ke Irak dan dukungan AS terhadap kejahatan Rezim Zionis terhadap warga Palestina telah
membangkitkan kemarahan warga Turki. Berdasarkan hasil jajak pendapat lembaga riset PEW di AS yang dilakukan
sebelum pemilihan terbaru di Turki, menunjukkan bahwa warga negara ini termasuk yang paling anti AS.
Kemenangan gemilang partai Islam (Partai Keadilan) dalam pemilu parlemen 22 Juli lalu menunjukkan perkembangan
pesat gerakan Islam di negara ini. Dalam empat tahun terakhir, setelah partai ini terbentuk, kecendrungan berjilbab di
kalangan perempuan Turki mencapai 60 persen. Meski demikian, para pemimpin Partai Keadilan menyadari bahwa
sewaktu-waktu dapat membubarkan mereka sama seperti partai Islam sebelumnya. Tetapi basis sosial yang kuat Partai
Keadilan menyulitkan upaya pihak militer. Di samping itu, kinerja Partai Keadilan dan upaya mereka menghapus undangundang
larangan hijab di kantor dan sekolah serta kerjasama Ordughan dengan negara-negara Islam, berhasil
mendongkrak popularitas partai-partai berbasis Islam.
Pemilu terbaru Turki dan keberhasilan partai Islam dalam pemilu tersebut menunjukkan bahwa pada setiap pemilu
berlangsung bebas dan demokratis di negara-negara Islam, warga tetap akan memilih Islam. Lembaga Riset PEW AS
menyebutkan, "Terealisainya proses demokrasi di Timur Tengah sangat merugikan merugikan Barat. Saat ini AS
menghadapi kendala besar di negara-negara Islam yang menggelar pemilu". Karena hasilnya akan sama dengan yang
terjadi pada pemilu di Turki Irak, Palestina, Mesir dan Lebanon